Standar Ganda Kemanusiaan Kita


Kaum Rohingya
Foto:

Krisis kemanusiaan yang terjadi dalam kasus Rohingya adalah hal yang patut kita sesalkan. Hidup manusia dengan nyawa juga keluarga diombang-ambing situasi geopolitik akibat kekerasan tak berkesudahan. Sebagian kita mengambil sikap keras; mengutuk tragedi di sana. Kejahatan kemanusiaan harus segera dihapuskan dari muka bumi ini.

Pemerintah Republik, sebagai penyelenggara negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia pun ambil sikap pada peristiwa ini. Mereka mengutuk dan menuntut pelanggaran HAM ini dihentikan. Menteri Luar Negeri Republik telah pergi ke Myanmar untuk menyampaikan keberatan atas pelanggaran HAM. Sebuah hal yang jarang dilakukan pemerintah republik.

Saya tidak bermaksud menyampingkan persoalan ini. Kejadian di Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan yang perlu dihentikan. Semua orang sepakat akan hal ini, saya kira. Republik bersikap atas hal ini pun tiada orang yang bakal menolak. Hanya saja, ya jarang sekali pemerintah kita mau bersikap seperti ini.

Ketika menyaksikan konferensi pers Presiden Joko Widodo terkait Rohingya, saya melihat seorang bapak menteri berkemeja putih berdiri di sampingnya. Tiba-tiba saya teringat tragedi kemanusiaan yang terjadi jelang reformasi. Tiba-tiba saya teringat pembantaian massal di Timor-timor. Tiba-tiba saya teringat orang-orang Papua mati ditembak polisi yang divonis minta maaf.

Tidak ada yang salah dengan simpati dan kutukan terhadap kejahatan HAM. Yang tidak tepat, saya kira, adalah standar ganda terhadap pengentasan pelanggaran yang ada. Kita selalu tegas apabila ada pelanggaran yang terjadi di luar negara sendiri, tapi tak banyak suara ketika itu terjadi pada bangsa sendiri.

Saya tidak tahu, berapa banyak orang yang mau bersuara ketika ibu-ibu petani Kendeng berjuang melindungi hak hidupnya yang dirampas pabrik Semen Indonesia. Atau ketika masyarakat adat di Bali sana menolak reklamasi di Tanjung Benoa. Oh, maaf. Hal ini pasti tidak termasuk pelanggaran HAM. Cuma urusan lingkungan.

Baiklah kalau begitu. Apa ada orang-orang yang bersuara ketika rakyat Papua ditembaki hingga mati, dipukuli dan diperlakukan tidak seperti manusia oleh aparat. Saya kira tidak ada. Kalau pun ada yang bersuara soal pelanggaran HAM, itu pasti ketika seorang warga muslim mati saat tertangkap karena diduga teroris. Sepertinya hanya itu.

Kembali, saya teringat masa yang telah lalu jika bicara soal pelanggaran HAM. Ketika International People’s Tribunal terkait kejahatan kemanusiaan pada tragedi 65 di Belanda sana dilakukan, pemerintah Republik bersikap keras pada “pengadilan” ini. Apalagi hasil dari hakim “pengadilan” adalah vonis bahwa pemerintah bersalah pada tragedi 65.

Pemerintah Republik, saat itu, bersuara keras menentang hasil tribunal. Mereka mempertanyakan kewenangan sidang itu, apalagi dilakukan di Belanda yang tidak ada kaitannya dengan urusan ini. “Sebaiknya Belanda tidak usah ikut campur,” begitu kira-kira tanggapan republik seingat saya.

Tidak usah heran dengan tanggapan begitu. Semua yang berbau kejahatan kemanusiaan masa lalu adalah hal tabu di negara ini. Tidak perlu perkara begitu dibahas lagi, cuma membuka luka lama yang tidak pernah sembuh. Ikhlaskan saja. Kalau kejahatan HAM itu terjadi di Palestina atau Rohingya, baru pemerintah kita boleh serius menanggapinya.

Begitulah standar kemanusiaan yang dimiliki republik kita. Kalau kata rakyat kecil, hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Maka dalam urusan kemanusiaan, tajam ke luar tumpul di dalam. Sebuah standar ganda yang dimiliki republik hampir dalam segala urusan bernegara.