Menanggapi Kasus Dandhy


Dandhy Dwi Laksono
Foto: https://tirto.id

Menjadi seorang pemimpin redaksi di media seperti Mahasiswa Bicara ini sungguh sangat tidak mengenakkan. Hampir di tiap hari saya selalu merelakan waktu malam saya untuk begadang di depan laptop demi mengedit sekaligus memposting tulisan baru tiap harinya. Perasaan tidak mengenakkan itu bertambah seiring dengan adanya seseorang yang dituduh telah mencemarkan nama baik tokoh politik lewat status-nya di media sosial facebook.

Sungguh, saya jadi takut untuk mengedit tulisan di Mahasiswa Bicara.

Saya takut bukan karena adanya tuduhan pencemaran nama baik saja, tapi karena setelah saya membaca tulisan itu rasanya opini yang dikarang oleh penulis telah disertai dengan data-data yang mumpuni. Lebih-lebih setelah saya mengetahui background jurnalis yang dimiliki oleh penulis, data-data yang ia jabarkan tampaknya bukan merupakan hoax belaka. Diksi-diksi yang Dandhy gunakan pun tak ada satupun yang bersifat menyebarkan kebencian malahan cenderung bersifat informatif.

Kasus pencemaran nama baik ini bermula ketika Dandhy Dwi Laksono menulis status berjudul “Suu Kyi dan Megawati” di akun facebook pribadinya pada tanggal 3 September 2017 lalu. Statusnya yang berjudul “Suu Kyi dan Megawati” dilaporkan lantaran dianggap telah membandingkan sosok Ang San Suu Kyi dan Megawati. Repdem juga menganggap, Dandhy sengaja menyandingkan sikap Suu Kyi dalam peristiwa yang tengah terjadi di Myanmar dengan Megawati sebagai sosok Ketua Umum di PDIP.

Perlu diketahui, Dandhy Dwi Laksono saat ini terancam dipidana lantaran telah melanggar UU ITE. Lebih tepatnya, pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik.

Sebagai seorang yang gemar menulis opini sekaligus mempublikasikan opini-opini penulis Mahasiswa Bicara saya keheranan melihat tindakan yang dilakukan oleh mereka. Pertama, rasanya sudah jelas diatur dalam konstitusi Indonesia bahwa setiap orang warga negaranya berhak untuk mengemukakan pendapat (Pasal 28E ayat (3)). Kedua, saya rasa jikalau pihak-pihak yang disinggung dalam opini yang dipublis oleh Dandhy merasa keberatan bisa saja mereka (baca: pihak yang dirugikan) menulis kembali opini klarifikasi sebagaimana yang biasa para penulis-penulis Mahasiswa Bicara lakukan.

Segeralah buat opini tandingan, dan biarkan publik menilai opini-opini tersebut. Jika memang pihak yang disinggung dalam tulisan Dandhy merupakan pemimpin yang baik, saya rasa permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tak perlu harus melibatkan pihak kepolisian. Tindakan-tindakan yang cenderung reaksioner inilah yang kerapkali memicu permusuhan di antara masyarakat kita. Padahal, secara tidak langsung semua masalah dapat diselesaikan secara apa adanya.

“Maka argumen bahwa ‘setiap orang berhak menulis, dan yang ditulis berhak melaporkan dengan pasal pidana, karena itu santai saja lah,’ jelas bukan nalar yang dimaksud oleh konstitusi kita. Yang betul adalah, ‘setiap orang berhak menulis, dan yang ditulis berhak membalas dengan tulisan.’ Itu baru santai.” (Dandhy Dwi Laksono – Risiko)