Saya Menolak Kuliah Kerja (Tak) Nyata


Mahasiswa KKN tengah membangun jembatan
Foto: Dok. Tabloid LPM Institut edisi 38

Rett.rett. kriukk. Bunyi nada telepon. Satu panggilan masuk dari telepon genggam mungil di tangan. Jam dinding menunjukkan tengah malam di pertengahan Juli ini. “Maaf, ibu belum bisa kirim uang Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ekonomi kita sedang surut. Paceklik  melanda pertanian. Panen gagal. Uang sekolah adik-adikmu pun masih nunggak hingga tiga bulan.” Suara sarau itu bergema dari seberang telepon. Keluhan pahit nan diiringi air mata dari seorang ibu dari pelosok negeri ini. Tangisan yang kian lama terdengar histeris. Tanpa sadar, air mata  pun terjatuh. Seolah menyahut luka batin nan memporak-porandakan hati. Sayang, apalah daya? Kisah malam itu berakhir pilu. Tanpa solusi.

Tak ada hasil. Esok harinya, saya menghubungi pelbagai teman. Niat hati meminjam uang untuk iuran KKN. Sekitar 10 orang yang dihubungui menyalurkan jawaban yang sama.”Bung, saya juga belum bayar iuran KKN.  Tak ada fulus. Habis buat ongkos mudik. Dan lebaran,” begitu bunyi. Remuk kian hati. Belum lagi uang untuk membayar uang kuliah yang nilainya hingga jutaan. Dari mana fulus ini akan datang? Wallohu a’lam. Pengabdian nan berujung gali  lobang, khusus kuburan mahasiswa. Demikian derita awal menuju proses pengabdian seorang mahasiswa. KKN populernya di Universitas Islam Negeri Jakarta.

Membaca sekilas judul tulisan ini sedikit kontoversial. Terbuka kemungkinan segelintir pihak tak menyukai. Cap tak menghargai peran mahasiswa. Pembangkang undang-undang. Tak tahu makna tridharma. Gelar yang akan melekat kepada diri. Apapun itu, saya hanya ingin menggugat pengabdian semu dan terkesan hanya kegiatan penuntas 4 SKS.

Melalui judul yang tertera di atas saya ingin mencuraikan argumentasi.  Mengapa pengabdian mahasiswa ini harus ditolak? Bahkan dibubarkan. Walaupun sebenarnya tak perlu argumentasi berjelimat untuk penguat dalil. Coba tengok sejenak, pelaksanaan KKN dua tahun terakhir. Tentu, dengan pikiran jernih dan hati yang suci.

Kekeliruan  Dalam Pengabdian

Sederet alasan penting untuk diketengahkan. Guna mengusut benang kusut pengabdian satu bulan KKN. Tengoklah sejenak pelaksanaan KKN dua tahun terakhir. Pelbagai masalah turut mewarnai pameran pengabdian itu. Pada 2015, di Tabloid LPM Institut edisi September terpampang bekas-bekas luka program KKN. “Dana KKN milik siapa? “ begitu cover depannya. Kali ini dana menjadi biang kerok masalah. Saling klaim pemilik sah dana bakti antara peserta dan dosen pembimbing. Penerimaan dana KKN per kelompok pun jauh dari kata merata.

Pada 2016 pun tak jauh beda. Dalam pembekalan, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menebarkan janji suci. Setiap kelompok berhak mendapatkan Rp10 juta. Jumlah fantastis tentunya. Terutama bagi saya yang belum pernah memegang duit sebanyak itu. Sayang, menjelang hari pelepasan KKN, ternyiang kabar duka. Uang per kelompok dikebiri setengah—Rp5 juta. Pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat menjadi alasan pembenaran. Terpaksa peserta KKN, mencari dana tambahan kegiatan. Gali lobang sendiri. Tak sedikit yang mencari piutang guna menuntaskan pengabdian ini.

Tahun ini pun tak jauh beda. Dana untuk pengabdian menjadi sumbu masalah. Coba dengarkan, keluhan anak rantau. Mereka yang datang dari pelbagai daerah di luar Jawa. Masa liburan bersama keluarga terpotong habis. Bukan hanya itu, tiket pesawat yang menjulang dua kali lipat. Uang kuliah nan mendesak.

Di tambah lagi, iuran KKN. Tak membayar disingkirkan dari kelompok. Tak sedikit jua, kelompok yang tegas menerapkan denda bagi mereka yang tak terlibat dalam kegiatan. Belum lagi dosen pembimbing yang sudah mencatut bagian sekian persen dari dana KKN. Syak dalam kalbu, beginikah pengabdian tulus?

Jangan minta saya menyodorkan kekejian praktek KKN lagi. Pameran sistem kalut nan dipertontonkan oleh pejabat publik. Konon, katanya pelaku intelektual. Ironis. Toleh sejenak program kerja peserta KKN nan lintas fakultas. Begitu jua dosen pembimbing. “Khinat bakat” saya  berceloteh. Terpampang di depan mata.

Lihat, mahasiswa ilmu politik, misalnya. Pada pagi hari Ia diperintahkan mengajar mengaji anak-anak madrasah. Malam, harinya mengikuti, rapat dengan bapak-bapak dan ibu PKK. Tak jauh beda, dengan sahabat saya anak Sistem Informasi –JL—biasa ia disapa. Saban hari ia harus membantu warga kerja bakti air bersih. Tak hanya itu, ia juga menghadirkan dari pejabat Badan Narkotika Nasional untuk sosialisasi bahaya narkoba.

Begitu jua dengan para dosen pembimbing. Sejelimat curahan hati mewarnai fungsi mereka sebagai pembimbing sekaligus pengawas. Dalam menjalankan fungsi sebagai pembimbing misalnya. Logika saya tak bisa membenarkan fungsi mereka. Bapak dan ibu dosen yang dari pelbagai fakultas  tentu dengan keahlian di pelbagai bidang. Sayang, keahlian mereka seolah tak berlaku dalam KKN. Bagaimana tidak? Seorang dosen yang pakar filsafat membimbing mahasiswa untuk program bank sampah. Seorang ahli kesehatan, disuruh membimbing mahasiswa yang program kerjanya membuat taman baca.

Pengabdian akademis apa ini? Program keilmuan apa yang mereka bayangkan dan sedang mereka bangun ini? Bukan saya tak setuju pengabdian? Logika saya tak bisa membenarkan sistem ini. Bukankah lingkaranPengabdian ini para kaum terpelajar katanya. “Kesalahan tak akan pernah jadi kebenaran, walaupun semua orang menggemborkan. Kebanaran tak jua takkan berubah wujud menjadi kesalahan, sekalipun semua orang menyembunyikan dalam kegelapan.” begitu kiranya( kalo tak salah) dawuh Mahatma Ghandi.

Lebih parah lagi, belakangan panitia pelaksana KKN—PPM UIN Jakarta— membuat kebijakan yang menuai kontroversial. Pasalnya, peserta KKN tahun 2016 masih banyak yang belum menunaikan tugas laporan akhir. Setiap kelompok dituntut membuat buku. Bagi kelompok yang lalai, dikenakan tarif Rp200 ribu. Pelatihan penulisan akan dibimbing oleh PPM langsung. Bayangan saya terhadap KKN semakin kabur.

Perbudakan nan dilegalkan

Semua praktik pengabdian ini penuh dengan intrik kekejaman. Istilah perbudakan modern cocok untuk menggambarkannya. Dalam kasus perbudakan bahula, pada abad pertengahan hingga abad ke-19 di Amerika Serikat (AS) kekejaman dan penindasan dalam bentuk kekejaman fisik. Dalam era modern perbudakan mutakhir dipoles dengan intrik populisme dan gaung kapitalisme.

Populisme yang saya maksud terbatasi oleh kebijakan populer. Bukankah, penyaluran air bersih itu mulia. Pembangunan taman baca itu perbuatan mulia. Tapi pernahkah terpikir, apakah relevansi dengan jurusan yang dijunjung setinggi langit. Pengabdian bukan hanya dengan jadi “babu”. Kebijakan populer pada akhirnya akan lenyap dua atau tiga tahun mendatang. Bayangkan, berapa mahasiswa yang KKN diseluruh Indonesia. Nilailah berapa program yang membekas.

Bukankah ini bentuk perbudakan modern. Patuh dan manut dengan sistem kalut begini. Tuduhan rongrongan kapitalisme pendidikan tentu dengan alasan. Bayangkan, KKN 2017 UIN Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah Bogor dan Tangerang. Para lingkaran KKN disiapkan untuk terjun ke masyarakat. Tanpa tahu alasan kenapa ia ditempatkan diwilayah tersebut.

Pernahkah anda berpikir istilah tak ada makan siang gratis. Pernahkah juga terbesit dalam kalbu, bentuk Momorandum of Understanding (MoU) antara UIN Jakarta dan pihak penyedia lahan? Berapa dana hibah nan dikucurkan oleh Pemda? Atau program ini tulus. Ikhlas. Bakti terhadap negeri. Tak salah di era Undang-undang  Keterbukaan Imformasi Publik ini, ulik sejenak sumber dana KKN. Informasi adalah ruh dalam demokrasi. Informasi nan buram membuat kekeliruan fatal. Tak ada salahnya sejenak minta laporan pelaksanaan KKN.

Bila ternyata ada sesuatu di balik kebijakan. Korban sapi perahan bertaburan di Universitas tercinta ini. Kapitalisme bukan hanya eksis di dunia usaha, tapi menggerogoti sendi-sendi kampus pun tengah dirongrong. Universitas beralih fungsi menjadi pabrik. Apalah daya, sistem ini dianggap yang terbaik dan berstatus legal.Semoga celoteh ini keliru?

Meruwat Pengabdian   

Pengadian tentu suatu yang penting. Ia adalah ruh perguruan tinggi. Tridharma yang wajib tertanam dalam sanubari mahasiswa. Tapi saya tak menerima pengabdian model ini. Ia justru menjadi busana untuk mengelabui mahasiswa. Pengebirian hak mahasiswa yang dilakukan manusia di baliknya. KKN model begini yang dibalut kebijakan populisme suatu saat dan runtuh sendiri ini. Dan akan tercatat sejarah sebagai kekeliruan adab terbesar yang pernah dibuat oleh si pembuat kebijakan.

Melalui tulisan singkat ini, saya ingin mengajak pelbagai kalangan, terutama pembuat kebijakan dan eksekutor perguruan tinggi. Merenungi sejenak makna pengabdian perguruan tinggi. Tugas mulia yang diemban sebagai agen transformasi guna meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Sistem yang baik (good governence) terkait KKN akan membuat output yang berbekas bagi masyarakat. Bukan hanya sekadar seremonial. Penggugur kewajiban. Terlebih, mencari secabik kertas pra syarat kelulusan.

Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah merombak sistem KKN. Pengabdian yang dilakukan sesuai bidang ilmu yang diajarkan di setiap fakultas. Kerjasama antara kampus dengan pelbagai instansi perlu ditingkatkan. Bukan hanya dengan pemerintah daerah, tetapi dengan lembaga lain. BNPT dan perusahaan pers misalnya. Kebijakan ini akan memberikan  kontribusi lebih yang disumbangkan mahasiswa. Dalam benak saya, mahasiswa ahli IT dikirim ke daerah yang membutuhkan bantuan. Mahasiswa fakultas agama, bisa dikirim ke daerah yang rawan doktrin radikalisme. Begitu pun mahasiswa, berdasarkan rekomendasi dari lembaga terkait.

Mendongkrak sistem tentu tak semudah membalik telapak tangan.  Butuh upaya ekstra. Di tengah suasana hiruk-pikuk persiapan KKN. Saya hanya ingin mencicipi segelas kopi. Sembari mematung dan geleng-geleng kepala. Pengabdian macam apa ini?